Reformasi Narkotika – Jaringan Reformasi Kebijakan Narktoika

Alert

Join Statement JRKN – Hari Narkotika Internasional 2024: Hentikan Hukum Narkotika yang Punitif, Pendekatan Berbasis HAM Saatnya Menjadi Alternatif

30 June, 2024

Alert

Indonesia Akui Harm Reduction sebagai Resolusi Kebijakan Narkotika Global Dalam Sidang Commission on Narcotic Drugs yang Ke-67: Maka UU Narkotika Harus Tak Lagi Mempidana Pengguna Narkotika

28 March, 2024

Alert

Kasus Kekerasan Seksual oleh Anggota Polda Sulsel Harus Diproses dengan UU TPKS, Hal ini juga Bukti konkret revisi KUHAP dan UU Narkotika harus segera dilakukan

15 January, 2024

Alert

Series Respons ICJR terhadap Debat Capres Perdana: Kebijakan Narkotika Luput dalam Pembahasan Masalah Korupsi dan Kekuasaan Kehakiman: Menandakan Capres Belum Paham Masalah Inti Peradilan Pidana

10 January, 2024

Alert

JKRN Menanggapi Ratas Presiden tentang Narkotika: Dengan Dekriminalisasi pada Revisi UU Narkotika Beban Lapas Akan Hilang 40%

19 September, 2023

Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2022: Tak Ada yang Terlindungi

Advocacy for Equity in Service Responses for Women who Use Drugs as Survivors of Gender Based Violence Based on TPKS Law

Keadilan bagi Perempuan Pengguna Narkotika Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Layak kah Konsep Pemberantasan Narkotika Ala Duterte Diadopsi di Indonesia?

Reformasi Kebijakan Narkotika di Indonesia untuk Mencegah Overcriminalization

English

Tentang Kami

Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN) adalah jaringan organisasi masyarakat sipil yang berisi 17 organisasi yang bergerak dalam reformasi kebijakan narkotika di Indonesia. Sebelumnya dikenal dengan nama Koalisi 352009 karena aktif melakukan advokasi perbaikan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdiri dari: ICJR, Rumah Cemara, Dicerna, IJRS, LBH Masyarakat, PKNI, PBHI, CDS, LGN, YSN, LeIP, WHRIN, Aksi Keadilan, PEKA, LBH Makassar, PPH Unika Atma Jaya, Yakeba

Search Koalisi 35 2009 Articles

Alert

Publikasi

Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2022: Tak Ada yang Terlindungi

Advocacy for Equity in Service Responses for Women who Use Drugs as Survivors of Gender Based Violence Based on TPKS Law

Keadilan bagi Perempuan Pengguna Narkotika Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Layak kah Konsep Pemberantasan Narkotika Ala Duterte Diadopsi di Indonesia?

Reformasi Kebijakan Narkotika di Indonesia untuk Mencegah Overcriminalization

Multimedia

English

Advocacy for Equity in Service Responses for Women who Use Drugs as Survivors of Gender Based Violence Based on TPKS Law

Torture in the Cases of Death Penalty in Indonesia: “One Too Many”

Alternatives to Imprisonment: Provision, Implementation, and Projection of Alternatives to Imprisonment in Indonesia

ICJR, Harm Reduction International, and LBHM Submission to the Committee of Civil and Political Rights

Tentang Kami

Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN)