Alert

19 August

Revisi UU Narkotika Harus Komprehensif Atasi Masalah Berulang Aparat Korup di Kebijakan Narkotika

Pada 11 Agusutus 2022, Bareskrim Polri menangkap Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Karawang dikarenakan kasus peredaran gelap Narkotika. Kasat Narkoba tersebut diketahui pernah menjadi pemasok Narkotika ke tempat tempat hiburan di Bandung. Sebagai catatan mendasar, bahwa kasus keterlibatan Polisi pada peredaran gelap Narkotika, bukan pertama kali terjadi. Bahkan Kompolnas telah mengamini berulangnya praktik ini. Kasus-kasus […]

Read More
24 May

LIVE STREAMING – KOMISI III DPR RI RAPAT PANJA RUU NARKOTIKA

NOTULENSI 23 Mei 2022 tautan live:  tauatan dokumen notulensi  Peserta: 1. Pangeran Khairul Saleh – Wakil Ketua Komisi II DPR RI / F-PAN / Kalsel I 2. Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 3. I Wayan Sudirta – Fraksi PDI Perjuangan 4. Arsul Sani – Fraksi PDI Perjuangan 5. […]

Read More
2 April

JKRN Ingatkan Solusi Reformasi Kebijakan Narkotika Tidak Tepat Dengan Rehabilitasi Wajib Berbasis Hukuman

(Rilis JRKN: Respon terhadap Raker Menkumham dengan Komisi III DPR RI tentang RUU Narkotika 31 Maret 2022)   Pada 6 Desember 2021 lalu, disepakati Daftar Prolegnas Prioritas 2022, dengan salah satu daftar revisi UU tersebut adalah revisi UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). Per 14 Januari 2022, Pemerintah mengirimkan RUU […]

Read More
14 March

Wamenkumham: RUU Narkotika Suatu Keniscayaan dalam Rangka Mengurangi Over Capacity Lapas

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharief Hiariej menegaskan bahwa RUU Narkotika adalah suatu keniscayaan. “Perubahan terhadap UU Narkotika ini adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan dalam rangka mengurangi over kapasitas,” kata Edward dalam webinar yang digelar oleh ICJR bertajuk Paparan Rancangan RUU Narkotika Rekomendasi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN), Selasa (22/2/2022). Edward […]

Read More
14 March

Wamenkumham Sebut RUU Narkotika akan Dibahas di Komisi III DPR Bulan Mei atau Juni

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiariej mengatakan pembahasan RUU Narkotika antara pemerintah dan Komisi III DPR RI akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Hal tersebut dikatakan Edward dalam webinar yang digelar oleh ICJR bertajuk Paparan Rancangan RUU Narkotika Rekomendasi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN). “Saya sepakat sebetulnya apa yang disampaikan teman-teman sama […]

Read More
14 March

Revisi UU Narkotika, Penyidikan Undercover Buy Jangan Lakukan untuk Pengguna

Jakarta – Jamak diketahui aparat polisi dan BNN melakukan undercover buy atau menyamar sebagai pembeli kepada pelaku kejahatan narkotika. Teknik penyelidikan ini kemudian mendapat kritikan dari Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika. Dalam revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bakal dibahas DPR RI dan pemerintah tahun ini, koalisi jaringan masyarakat sipil itu memberi masukan […]

Read More
14 March

BURUAN KEBURU JEBOL…! 75 Persen Penghuni Lapas Pengguna Narkoba, Pemerintah dan DPR Segera Revisi UU Narkotika

JAKARTA – Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej membeberkan kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia yang isinya didominasi oleh para pengguna narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba). Menurut Edward, hampir 75 persen penghuni lapas adalah pengguna narkoba. ”Hampir 75 persen penghuni lapas adalah pengguna narkoba,” kata pria yang […]

Read More
14 March

Wamenkumham Setuju Penyatuan UU Psikotropika dan Narkotika

Jakarta – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyetujui usulan penyatuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Dalam rapat kerja pada 2 Februari dengan Komisi III DPR, mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM, ada usulan yang baik sekali dari Fraksi […]

Read More
14 March

JRKN Minta BNN Lebih Fokus Bongkar Peredaran Narkoba

JAKARTA – Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN) meminta ketentuan hukum acara dalam Rancangan Undang-Undang Narkotika memberikan ruang bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) lebih fokus pada membongkar peredaran gelap narkoba. “Usulan rekomendasi, jadi dia (BNN) hanya dalam konteks untuk membongkar jaringan peredaran gelap narkotika,” kata peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, dalam dikusi […]

Read More
14 March
Dekriminalisasi pengguna narkotika

JRKN Kenalkan Dekriminalisasi Pengguna Narkotika dalam RUU Narkotika

Solopos.com, SOLO — Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN) mengusulkan sekaligus mengenalkan skema intervensi kesehatan terhadap pengguna narkotika sebagai bentuk dekriminalisasi pengguna narkotika di Indonesia. Konsep itu dikenalkan pada diskusi publik paparan rancangan undang-undang (RUU) narkotika rekomendasi JRKN pada Selasa (22/2/2022). Diskusi publik itu dihadiri Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dekan Fakultas Hukum Unika […]

Read More