Alert
Terobosan tersebut adalah dekriminalisasi penggunaan narkotika, mengatasi overcrowding, merangkul pengguna narkotika, jangka panjang, menghadirkan pendidikan jujur tentang narkotika dan mencegah penggunaan narkotika secara berbahaya. Senin, 11 September 2023, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) terkait dengan pemberantasan dan penanganan kasus narkotika. Rapat ini membahas maraknya kasus narkotika di Indonesia, dimana berdasarkan laporan BNN mencatat […]
Read More
War on Drugs merupakan slogan kampanye yang digalakan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1971 oleh Richard Nixon. Motif Nixon menerapkan War on Drugs sebenarnya untuk melawan anggota sayap kiri serta orang berkulit hitam, pandangan tersebut yang dianggap akan mempermudah mengkriminalisasi narkotika dan mengaitkan dengan kelompok atau kelas sosial tertentu. Atas kampanye ini, pengguna […]
Read More
ICJR menerbitkan laporan tahunan situasi kebijakan pidana mati di Indonesia sejak 2016. Dalam rangka mempublikasikan dan mendiskusikan temuan-temuan dalam laporan periode 2022, ICJR menyelenggarakan webinar peluncuran pada Rabu, 12 April 2023 secara daring. Dalam acara webinar, ICJR mengundang dua orang penanggap yakni pembuat kebijakan dan akademisi, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A. (Tim Perumus RKUHP) […]
Read More
Apa Kata Para Penanggap Mengenai ‘The Most Serious Crime’ dalam Pidana Mati? Dr. DANIEL PASCOE (Associate Professor of Law, City University of Hongkong) menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai the most serious crime pidana mati, bahwa menurut Komite Hak Asasi Manusia PBB dalam penjelasan “the most serious crime” pidana mati dalam Pasal 6 Ayat 2 […]
Read More
Dalam fakta persidangan kasus narkotika yang melibatkan nama Kapolda Jawa Timur, Irjen Teddy Minahasa, salah satu poin yang muncul adalah penggunaan teknik undercover buying atau pembelian terselubung. Namun, apakah penjelasan dari penggunaan teknik tersebut, yang dilakukan oleh TM, sudah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Berikut catatan kritis yang disampaikan Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika […]
Read More
Perang terhadap narkotika dan kebijakan narkotika puntif di Indonesia telah usang, justru hanya menumbuhsuburkan aparat koruptif. Cita-cita utopis dunia tanpa narkotika tak akan pernah tercapai. Reformasi kebijakan narkotika harus dilakukan dengan dekriminalisasi dan mengatur pasar teregulasi narkotika. Beberapa waktu belakangan ini masyarakat di Indonesia kembali dihebohkan dengan kasus dugaan perdagangan ilegal narkotika yang melibatkan perwira […]
Read More
Terkuaknya kasus Kapolda Jawa Timur, Irjen Teddy Minahasa (TM), seolah menjadi kotak pandora praktik busuk penanganan kasus narkotika yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH), khususnya pada saat ditangani oleh kepolisian. Sebelum kasus ini bergulir, tersangka kasus narkotika Freddy Budiman, bahkan pernah mengungkapkan bahwa terdapat keterlibatan oknum Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, dan […]
Read More
After the passing of the Law on Sexual Violence Offences (UU TPKS/ TPKS Law) the Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) and the Women and Harm Reduction International Network (WHRIN) conducted research on gender-based violence experienced and the extent to which services fulfill the rights of women who use drugs. TPKS law as a comprehensive […]
Read More
Terdapat banyak catatan dalam pelaksanaan teknik investigasi menjaring kasus narkotika, salah satunya adalah terjadinya pelanggaran HAM seperti upaya paksa dalam proses penangkapan dan penahanan. Maka dari itu, harus ada pembaruan dalam RKUHAP untuk mengatur prosedur teknik investigasi khusus. Mari lihat cuplikan webinar untuk mengetahui lebih lengkapnya! Klik untuk menonton lengkap webinar di sini
Read More
Contoh teknik investigasi seperti pengambilan sampel tubuh dan control delivery dan undercover buying merupakan teknik investigasi yang sering digunakan oleh polisi dalam menjaring kasus narkotika. Pengambilan sampel tubuh ini merupakan domain absolut penegak hukum dalam melakukan pengambilan sampel sehingga semua kewenangan dikembalikan pada penegak hukum sendiri. Dalam KUHAP sendiri juga tidak mempunyai prosedur khusus dalam […]
Read More
