Alert
Pemerintah Indonesia mendeklarasikan perang terhadap narkotika. Pernyataan ini menegaskan adanya upaya untuk menekan peredaran komoditas tersebut. Sebagai implikasinya, melalui berbagai lembaga hukum, pemerintah gencar menghukum terpidana narkotika. Sayangnya, pilihan ini tidak selalu tepat sasaran. Terdapat banyak sekali salah tangkap pada kasus narkotika dan obat-obatan (narkoba). Pada kesalahan tersebut, mayoritas korbannya adalah kelompok masyarakat marjinal, seperti […]
Read More
Kecuali konsumsi dan kepemilikan melebihi batas maksimal bisa diproses hukum. Ada intervensi kesehatan terhadap pengguna narkotika melalui kelembagaan Panel Assesment di bawah Kementerian Kesehatan. Meskipun masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022, pembahasan Revisi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih jalan di tempat. Tapi rencananya, pembahasan bakal digelar DPR bersama pemerintah sekitar […]
Read More
JAKARTA – Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Raynov Tumorang Pamintori mengusulkan penggantian terminologi subjek, dari “pecandu”, “penyalahguna”, dan “korban penyalahgunaan” menjadi istilah “pengguna narkotika”, dalam revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri,” kata Raynov dalam webinar “Paparan Publik RUU Narkotika versi […]
Read More
Pada tanggal 22 Februari 2022 lalu, Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika mengadakan diskusi publik mengenai Paparan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika Rekomendasi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN). Dalam kesempatan yang sama, Dr (Iur) Asmin Fransiska selaku penanggap menjelaskan begitu lugas mengenai dekriminalisasi pengguna pribadi narkotika sangat penting untuk dilakukan, mengingat rata-rata pengguna pribadi narkotika berada di rentang […]
Read More
Pada tanggal 22 Februari 2022 lalu, Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika mengadakan diskusi publik mengenai Paparan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika Rekomendasi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN). Dalam kesempatan yang sama, Dr (Iur) Asmin Fransiska selaku penanggap menjelaskan 4 poin penting mengenai konsentrasi dekriminalisasi untuk RUU Narkotika. Menurutnya, langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengubah […]
Read More
Pada tanggal 22 Februari 2022 lalu, Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika mengadakan diskusi publik mengenai Paparan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika Rekomendasi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN). Tahun 2021, JRKN telah menyusun riset Tata Kelola Narkotika di Indonesia yang turut menjadi landasan pemikiran dalam penyusunan Naskah Akademis dan RUU Narkotika versi JRKN. Visi dari penyusunan RUU dan […]
Read More
Pada tanggal 22 Februari 2022 lalu, Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika mengadakan diskusi publik mengenai Paparan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika Rekomendasi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN). Dalam kesempatan yang sama, Dr (Iur) Asmin Fransiska selaku penanggap menjelaskan efektifitas dekriminalisasi dari berbagai negara. Salah satu penjelasan efektifitas kebijakan dekriminalisasi yang dibahas oleh Dr. Asmin adalah kebijakan dekriminalisasi […]
Read More
Pada tanggal 22 Februari 2022 lalu, Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika mengadakan diskusi publik mengenai Paparan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika Rekomendasi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN). Maidina Rahmawati selaku pemapar materi menjelaskan mengenai ketentuan Hukum Acara Pidana dalam Naskah Akademik & RUU Narkotika Usulan Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika. Dalam usulan JRKN, jika intervensi Kesehatan sudah diberlakukan […]
Read More
Pada tanggal 22 Februari 2022 lalu, Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika mengadakan diskusi publik mengenai Paparan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika Rekomendasi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN). Menurut pemaparan dari Ardhany Surya, selaku penanggap menyatakan bahwa narasi perang terhadap narkotika yang digaungkan oleh pemerintah selama ini malah hanya memperparah dalam penanganan narkotika di Indonesia. Hal ini dibuktikan […]
Read More
Pada tanggal 22 Februari 2022 lalu, Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika mengadakan diskusi publik mengenai Paparan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika Rekomendasi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN). Tahun 2021, JRKN telah menyusun riset Tata Kelola Narkotika di Indonesia yang turut menjadi landasan pemikiran dalam penyusunan Naskah Akademis dan RUU Narkotika versi JRKN. Visi dari penyusunan RUU dan […]
Read More
