Alert
Simak Intervensi Kesehatan Terhadap Pengguna Narkotika Usulan Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika
Pada tanggal 22 Februari 2022 lalu, Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika mengadakan diskusi publik mengenai Paparan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika Rekomendasi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN). Tahun 2021, JRKN telah menyusun riset Tata Kelola Narkotika di Indonesia yang turut menjadi landasan pemikiran dalam penyusunan Naskah Akademis dan RUU Narkotika versi JRKN. Visi dari penyusunan RUU dan […]
Read More
Pada tanggal 22 Februari 2022 lalu, Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika mengadakan diskusi publik mengenai Paparan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika Rekomendasi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN). ahun 2021, JRKN telah menyusun riset Tata Kelola Narkotika di Indonesia yang turut menjadi landasan pemikiran dalam penyusunan Naskah Akademis dan RUU Narkotika versi JRKN. Visi dari penyusunan RUU dan […]
Read More
Pada tanggal 22 Februari 2022 lalu, Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika mengadakan diskusi publik mengenai Paparan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika Rekomendasi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN). JRKN telah menyusun riset Tata Kelola Narkotika di Indonesia yang turut menjadi landasan pemikiran dalam penyusunan Naskah Akademis dan RUU Narkotika versi JRKN. Visi dari penyusunan RUU dan Naskah Akademis […]
Read More
[MEDIA RILIS WEBINAR RUU NARKOTIKA USULAN MASYARAKAT SIPIL DAN PELUNCURAN https://reformasinarkotika.org] Pada September 2021 lalu, merespon terjadinya kebakaran Lapas Kelas IA Tangerang, Menteri Hukum dan HAM menyebut bahwa UU Narkotika menjadi biang kerok overcrowding dalam rutan dan lapas di Indonesia. Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN) sepakat dengan hal ini bahwa kebijakan narkotika yang memuat banyak […]
Read More
Oleh: Muhammad Irfan Al Amin 50 tahun sudah Badan Narkotika Nasional berdiri untuk bertugas mencegah, hingga meberantas penyalahgunaan narkoba. Sepak terjang lembaga ini cukup masyhur dan kerap menghiasi layar media. Pemberitaan mereka cukup digemari masyarakat karena sering menampilkan proses pemberian keputusan yang menimbulkan kontroversi. Salah satu pemberitaan yang cukup menimbulkan diskursus di masyarakat, saat Kepala […]
Read More
oleh: Rifki Alfian Wicaksono Narkotika sudah dinilai menjadi musuh yang besar baik di lingkup Negara Indonesia maupun lingkup internasional. Walaupun pada perkembangannya banyak negara-negara kemudian telah memilih jalan dekriminalisasi dalam penanganan kasus-kasus narkotika. Negara-negara yang telah memilih pendekatan dekriminalisasi terhadap narkotika yaitu, Portugal, Kosta Rika, Peru, Ceko Uruguay, Belanda, Jerman dan masih banyak lagi negara […]
Read More
oleh: Pascal David Wungkana Dekriminalisasi Narkotika Dekriminalisasi narkotika merupakan jalan keluar yang harus ditempuh dalam reformasi kebijakan narkotika. Jumlah kasus narkotika di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Kapolri mengungkapkan bahwa terdapat 19.229 kasus narkotika dengan 24.878 tersangka sepanjang tahun 2021.[1] Jika dibandingkan dengan tahun 2019, kasus narkotika mengalami peningkatan 3,24%.[2] Banyaknya kasus turut menyumbang […]
Read More
Oleh: Litya Surisdani Anggraeniko Polemik penggunaan ganja untuk kepentingan medis kian meruncing, penegakannya kini dihadapkan fakta terkait dengan pidana bagi individu yang mendayagunakan ganja. Padahal diantara mereka menggunakan ganja untuk kepentingan diri sendiri dan/atau orang lain atas dasar kebutuhan kesehatan bukan untuk kepentingan rekrasional semata. Masalahnya, hukum pidana yang berlaku di Indonesia tidak memiliki […]
Read More
Oleh: Ratna Triwulandari Desember 2020 publik digetarkan hatinya akibat meninggalnya Musa Ibn Pedersen, putra ibu Dwi salah satu penggugat Uji Materil Pelarangan Penggunaan Narkotika Golongan I untuk Kepentingan Kesehatan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Musa mengidap cerebral palsy atau lumpuh otak, yakni kelainan pada saraf dan otot yang mengganggu kemampuan motorik pengidapnya1. Pada 2016, […]
Read More
Ketentuan pidana dalam UU Narkotika telah menjadi perdebatan dalam tataran teori dan praktik. Putusan Mahkamah Agung No. 24 K/Pid.Sus/2014 dan No. 443 K/Pid.Sus/2015 menyatakan Pasal penguasaan (Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122) dalam UU Narkotika hanya untuk menjerat perbuatan dengan tujuan peredaran gelap. Dalam putusan lainnya, MA berbeda pandangan dengan rumusan UU […]
Read More
