Multimedia

19 September

War on Drugs: Sebuah Pendekatan Kebijakan Pemborosan yang Tak Efektif

War on Drugs merupakan slogan kampanye yang digalakan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1971 oleh Richard Nixon. Motif Nixon menerapkan War on Drugs sebenarnya untuk melawan anggota sayap kiri serta orang berkulit hitam, pandangan tersebut yang dianggap akan mempermudah mengkriminalisasi narkotika dan mengaitkan dengan kelompok atau kelas sosial tertentu. Atas kampanye ini, pengguna […]

Read More
30 March

Catatan Kritis JRKN Terhadap Reformasi Kebijakan Narkotika

Dalam fakta persidangan kasus narkotika yang melibatkan nama Kapolda Jawa Timur, Irjen Teddy Minahasa, salah satu poin yang muncul adalah penggunaan teknik undercover buying atau pembelian terselubung. Namun, apakah penjelasan dari penggunaan teknik tersebut, yang dilakukan oleh TM, sudah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Berikut catatan kritis yang disampaikan Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika […]

Read More
28 March

Polisi dalam Lingkaran Gelap Bisnis Narkotika

Terkuaknya kasus Kapolda Jawa Timur, Irjen Teddy Minahasa (TM), seolah menjadi kotak pandora praktik busuk penanganan kasus narkotika yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH), khususnya pada saat ditangani oleh kepolisian. Sebelum kasus ini bergulir, tersangka kasus narkotika Freddy Budiman, bahkan pernah mengungkapkan bahwa terdapat keterlibatan oknum Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, dan […]

Read More
3 March

Catatan dalam Implementasi Investigasi dengan Teknik Investigasi Khusus di RKUHAP

Terdapat banyak catatan dalam pelaksanaan teknik investigasi menjaring kasus narkotika, salah satunya adalah terjadinya pelanggaran HAM seperti upaya paksa dalam proses penangkapan dan penahanan. Maka dari itu, harus ada pembaruan dalam RKUHAP untuk mengatur prosedur teknik investigasi khusus. Mari lihat cuplikan webinar untuk mengetahui lebih lengkapnya! Klik untuk menonton lengkap webinar di sini 

Read More
3 March

Permasalahan Implementasi Pengambilan Sampel Tubuh, Control Delivery dan Undercover Buying

Contoh teknik investigasi seperti pengambilan sampel tubuh dan control delivery dan undercover buying merupakan teknik investigasi yang sering digunakan oleh polisi dalam menjaring kasus narkotika. Pengambilan sampel tubuh ini merupakan domain absolut penegak hukum dalam melakukan pengambilan sampel sehingga semua kewenangan dikembalikan pada penegak hukum sendiri. Dalam KUHAP sendiri juga tidak mempunyai prosedur khusus dalam […]

Read More
3 March

Permasalahan Teknik Investigasi dalam Implementasi Kebijakan Narkotika

Dalam peradilan pidana salah satu hal yang bisa dilakukan aparat penegak hukum adalah melakukan investigasi atau penyidikan dengan teknik tertentu. Beberapa teknik investigasi dikenal khusus dalam UU Narkotika, yaitu pengambilan sampel tubuh, pembelian terselubung dan penyerahan dalam pengawasan. Namun, dalam pengaturan dan implementasi teknis investigasi tersebut ditemukan berbagai permasalahan, apa saja permasalahannya? dan apa yang […]

Read More
29 January

PENERAPAN TEKNIK PENYIDIKAN PEMBELIAN TERSELUBUNG & PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN DALAM UU NARKOTIKA

Kebijakan dalam UU Narkotika memberikan kewenangan pada penyidik untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Dalam praktiknya, pada putusan-putusan pengadilan kasus narkotika diketahui metode seperti pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan jamak sekali dilakukan. Salah contoh nya dapat dilihat dalam putusan 985/Pid.Sus/2017/PN Dps. Mari lihat pembahasan lebih lanjut dalam infografis […]

Read More
4 March

Dekriminalisasi Pengguna Pribadi Narkotika Penting!

Pada tanggal 22 Februari 2022 lalu, Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika mengadakan diskusi publik mengenai Paparan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika Rekomendasi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN). Dalam kesempatan yang sama, Dr (Iur) Asmin Fransiska selaku penanggap menjelaskan begitu lugas mengenai dekriminalisasi pengguna pribadi narkotika  sangat penting untuk dilakukan, mengingat rata-rata pengguna pribadi narkotika berada di rentang […]

Read More
3 March

RUU Narkotika Menuju Dekriminalisasi yang Efektif

Pada tanggal 22 Februari 2022 lalu, Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika mengadakan diskusi publik mengenai Paparan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika Rekomendasi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN). Dalam kesempatan yang sama, Dr (Iur) Asmin Fransiska selaku penanggap menjelaskan 4 poin penting mengenai konsentrasi dekriminalisasi untuk RUU Narkotika. Menurutnya, langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengubah […]

Read More
2 March

Pada tanggal 22 Februari 2022 lalu, Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika mengadakan diskusi publik mengenai Paparan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika Rekomendasi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN). Tahun 2021, JRKN telah menyusun riset Tata Kelola Narkotika di Indonesia yang turut menjadi landasan pemikiran dalam penyusunan Naskah Akademis dan RUU Narkotika versi JRKN. Visi dari penyusunan RUU dan […]

Read More