Artikel Terbaru
Join Statement JRKN – Hari Narkotika Internasional 2024: Hentikan Hukum Narkotika yang Punitif, Pendekatan Berbasis HAM Saatnya Menjadi Alternatif
Closing Ceremony of 1st International Conference on Drugs Research and Policy 2024
Opening Ceremony The 1st International Conference on Drugs Research and Policy 2024.
Sebuah Kebijakan Usang Bertajuk War on Drugs
Indonesia Akui Harm Reduction sebagai Resolusi Kebijakan Narkotika Global Dalam Sidang Commission on Narcotic Drugs yang Ke-67: Maka UU Narkotika Harus Tak Lagi Mempidana Pengguna Narkotika
Kasus Kekerasan Seksual oleh Anggota Polda Sulsel Harus Diproses dengan UU TPKS, Hal ini juga Bukti konkret revisi KUHAP dan UU Narkotika harus segera dilakukan

RUU Narkotika Menuju Dekriminalisasi yang Efektif

Pada tanggal 22 Februari 2022 lalu, Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika mengadakan diskusi publik mengenai Paparan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika Rekomendasi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN).

Dalam kesempatan yang sama, Dr (Iur) Asmin Fransiska selaku penanggap menjelaskan 4 poin penting mengenai konsentrasi dekriminalisasi untuk RUU Narkotika.

Menurutnya, langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengubah pendekatan kriminalisasi bagi pengguna narkotika dan mulai untuk menggunakan pendekatan berbasis kesehatan.

Yuk lihat penjelasan selengkapnya melalui video di bawah ini!

 

Share this Post:
Posted by Reformasi Narkotika

English

Advocacy for Equity in Service Responses for Women who Use Drugs as Survivors of Gender Based Violence Based on TPKS Law

  • 9 March, 2023

Torture in the Cases of Death Penalty in Indonesia: “One Too Many”

  • 10 February, 2023

Alternatives to Imprisonment: Provision, Implementation, and Projection of Alternatives to Imprisonment in Indonesia

  • 27 July, 2021

ICJR, Harm Reduction International, and LBHM Submission to the Committee of Civil and Political Rights

  • 27 July, 2021
View More

Tentang Kami

Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN) adalah jaringan organisasi masyarakat sipil yang berisi 17 organisasi yang bergerak dalam reformasi kebijakan narkotika di Indonesia. Sebelumnya dikenal dengan nama Koalisi 352009 karena aktif melakukan advokasi perbaikan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdiri dari: ICJR, Rumah Cemara, Dicerna, IJRS, LBH Masyarakat, PKNI, PBHI, CDS, LGN, YSN, LeIP, WHRIN, Aksi Keadilan, PEKA, LBH Makassar, PPH Unika Atma Jaya, Yakeba

Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN)