Tentang Kami

Sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, pemerintah memberikan sanksi pidana kepada pengguna narkotika. Hukuman pidana yang diberikan kepada pengguna narkotika terus meningkat sampai dikeluarkannya Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun pemberian sanksi pidana kepada pengguna narkotika tidak membawa dampak menurunnya angka perdagangan gelap narkotika, malah justru menimbulkan permasalahan baru karena tidak adanya pemisahan yang tegas antara pengedar narkotika dan pengguna narkotika, yang mengakibatkan permasalahan narkotika di Indonesia tidak dapat teratasi dengan baik.

Untuk itu, pada tahun 2017, Koalisi 35 2009 hadir dan dibentuk oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi kebijakan narkotika di Indonesia. Sampai itu anggota Koalisi 35 2009 terdiri dari ICJR, Rumah Cemara, LBH Masyarakat, Yakeba, EJA, LGN, MaPPI FHUI, PBHI, IJRS, PEKA dan Aksi Keadilan Indonesia. Keanggotaan dalam Koalisi 35 2009 bersifat terbuka bagi organisasi–organisasi non pemerintah di Indonesia.

Untuk memperluas jaringan kerja serta memfasilitasi ide, pemikiran dan gagasan publik terkait reformasi kebijakan narkotika, Koalisi 35 2009 mengembangkan advokasi dengan membentuk situs reformasinarkotika.org sebagai resource center advokasi kebijakan narkotika di Indonesia.

Pada 2021, Koalisi 35 2009 berganti nama menjadi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN), keanggotaan JRKN saat ini menjadi berisi 17 organisasi, terdir dari

  1. ICJR
  2. Rumah Cemara
  3. Dicerna
  4. IJRS
  5. LBH Masyarakat
  6. PKNI
  7. PBHI
  8. CDS
  9. LGN
  10. YSN
  11. LeIP
  12. WHRIN
  13. Aksi Keadilan
  14. PEKA
  15. LBH Makassar
  16. PPH Unika Atma Jaya
  17. Yakeba

 

Koalisi 35 2009