ICJR menerbitkan laporan tahunan situasi kebijakan pidana mati di Indonesia sejak 2016. Dalam rangka mempublikasikan dan mendiskusikan temuan-temuan dalam laporan periode 2022, ICJR menyelenggarakan webinar peluncuran pada Rabu, 12 April 2023 secara daring. Dalam acara webinar, ICJR mengundang dua orang penanggap yakni pembuat kebijakan dan akademisi, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A. (Tim Perumus RKUHP) […]

Pasca pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Women and Harm Reduction International Network (WHRIN) melakukan penelitian tentang kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan pengguna narkotika dan bagaimana penyedia layanan memenuhi hak mereka. Dalam peneltian ini ditemukan bahwa perempuan pengguna narkotika rentan mengalami kekerasan berbasis gender salah […]

Oleh: Muhammad Irfan Al Amin 50 tahun sudah Badan Narkotika Nasional berdiri untuk bertugas mencegah, hingga meberantas penyalahgunaan narkoba. Sepak terjang lembaga ini cukup masyhur dan kerap menghiasi layar media. Pemberitaan mereka cukup digemari masyarakat karena sering menampilkan proses pemberian keputusan yang menimbulkan kontroversi. Salah satu pemberitaan yang cukup menimbulkan diskursus di masyarakat, saat Kepala […]

oleh: Rifki Alfian Wicaksono Narkotika sudah dinilai menjadi musuh yang besar baik di lingkup Negara Indonesia maupun lingkup internasional. Walaupun pada perkembangannya banyak negara-negara kemudian telah memilih jalan dekriminalisasi dalam penanganan kasus-kasus narkotika. Negara-negara yang telah memilih pendekatan dekriminalisasi terhadap narkotika yaitu, Portugal, Kosta Rika, Peru, Ceko Uruguay, Belanda, Jerman dan masih banyak lagi negara […]

  oleh: Pascal David Wungkana Dekriminalisasi Narkotika Dekriminalisasi narkotika merupakan jalan keluar yang harus ditempuh dalam reformasi kebijakan narkotika. Jumlah kasus narkotika di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Kapolri mengungkapkan bahwa terdapat 19.229 kasus narkotika dengan 24.878 tersangka sepanjang tahun 2021.[1] Jika dibandingkan dengan tahun 2019, kasus narkotika mengalami peningkatan 3,24%.[2] Banyaknya kasus turut menyumbang […]

  Oleh: Litya Surisdani Anggraeniko Polemik penggunaan ganja untuk kepentingan medis kian meruncing, penegakannya kini dihadapkan fakta terkait dengan pidana bagi individu yang mendayagunakan ganja. Padahal diantara mereka menggunakan ganja untuk kepentingan diri sendiri dan/atau orang lain atas dasar kebutuhan kesehatan bukan untuk kepentingan rekrasional semata. Masalahnya, hukum pidana yang berlaku di Indonesia tidak memiliki […]

  Oleh: Ratna Triwulandari Desember 2020 publik digetarkan hatinya akibat meninggalnya Musa Ibn Pedersen, putra ibu Dwi salah satu penggugat Uji Materil Pelarangan Penggunaan Narkotika Golongan I untuk Kepentingan Kesehatan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Musa mengidap cerebral palsy atau lumpuh otak, yakni kelainan pada saraf dan otot yang mengganggu kemampuan motorik pengidapnya1. Pada 2016, […]

  Ketentuan pidana dalam UU Narkotika telah menjadi perdebatan dalam tataran teori dan praktik. Putusan Mahkamah Agung No. 24 K/Pid.Sus/2014 dan No. 443 K/Pid.Sus/2015 menyatakan Pasal penguasaan (Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122) dalam UU Narkotika hanya untuk menjerat perbuatan dengan tujuan peredaran gelap. Dalam putusan lainnya, MA berbeda pandangan dengan rumusan UU […]