Reformasi Narkotika
Kebijakan narkotika di Indonesia yang masih menggunakan pendekatan punitif berdampak negatif terhadap pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya kepada para pengguna narkotika. Akibat pendekatan ini, pengguna narkotika mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, baik dalam proses hukum maupun ketika berada di dalam penjara. Tak hanya itu, pendekatan yang dinilai gagal ini juga membuat penjara kita […]
Read More
Pada 15 Mei 2024 lalu, acara 1st International Conference on Drugs Research and Policy 2024 hari kedua telah diselenggarakan dengan baik. Pada sesi Plenary lI, dalam salah satu paparan membahas kritik efek jera pidana mati dalam kasus narkotika yang terbukti tidaklah efektif dalam merespon peredaran gelap narkotika karena mengabaikan fakta kebanyakan pelaku didesak faktor ekonomi. […]
Read More
Tepat pada tanggal 14 Mei 2024 lalu, ICDR dan ICJR telah berhasil menyelenggarakan opening ceremony The 1st International Conference on Drugs Research and Policy 2024. Acara ini dibuka oleh kata sambutan dari direktur Indonesia Center for Drugs Research (CDR) dan Rektor Universitas Khatolik Atma Jaya Jakarta, Pada acara ini, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung mengungkapkan […]
Read More
War on drugs atau perang melawan narkotika adalah kebijakan usang dalam penanganan masalah narkotika. Amerika Serikat sebagai promotor dinyatakan gagal dalam menerapkan kebijakan ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mengadopsi kebijakan penghukuman ala war on drugs. Perang melawan narkotika sejak 1971 telah menghabiskan banyak dana tapi minim capaian bahkan kontradiktif, malah lebih banyak […]
Read More
Negara-negara anggota dari United Nations Commission on Narcotic Drugs (CND) melakukan sidang pada Maret 2024, untuk meninjau dan menganalisis situasi narkotika secara global dan mengambil tindakan melalui resolusi yang menentukan masa depan kebijakan narkotika. Pada tahun 2024 ini dihasilkan resolusi yang bersejarah, dengan mengakui Harm Reduction atau Pengurangan dampak buruk sebagai bagian dari respon efektif […]
Read More
Baru-baru ini, kasus kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan terjadi. Pada 7 Desember 2023, Anggota Polisi Briptu Sanjaya terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap korban yang merupakan tahanan narkotika perempuan di Rutan Polda Sulawesi Selatan. Dalam proses sidang etik yang digelar, terungkap bahwa pelaku telah berulang kali melakukan kekerasan seksual kepada korban. Namun atas perbuatannya, pelaku hanya […]
Read More
Dalam debat Capres perdana 12 Desember 2023, muncul pertanyaan dan pembahasan mengenai pemberantasan korupsi dan independensi aparat penegak hukum dan kekuasaan kehakiman. Pada bahasan ini, sayang ketiga Capres tidak membahas tentang masalah implementasi kebijakan narkotika bermasalah, yang mana ini adalah sumber masalah korupsi di sektor peradilan dan masalah independensi peradilan. Masalah overkriminalisasi di Indonesia adalah […]
Read More
Terobosan tersebut adalah dekriminalisasi penggunaan narkotika, mengatasi overcrowding, merangkul pengguna narkotika, jangka panjang, menghadirkan pendidikan jujur tentang narkotika dan mencegah penggunaan narkotika secara berbahaya. Senin, 11 September 2023, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) terkait dengan pemberantasan dan penanganan kasus narkotika. Rapat ini membahas maraknya kasus narkotika di Indonesia, dimana berdasarkan laporan BNN mencatat […]
Read More
War on Drugs merupakan slogan kampanye yang digalakan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1971 oleh Richard Nixon. Motif Nixon menerapkan War on Drugs sebenarnya untuk melawan anggota sayap kiri serta orang berkulit hitam, pandangan tersebut yang dianggap akan mempermudah mengkriminalisasi narkotika dan mengaitkan dengan kelompok atau kelas sosial tertentu. Atas kampanye ini, pengguna […]
Read More
ICJR menerbitkan laporan tahunan situasi kebijakan pidana mati di Indonesia sejak 2016. Dalam rangka mempublikasikan dan mendiskusikan temuan-temuan dalam laporan periode 2022, ICJR menyelenggarakan webinar peluncuran pada Rabu, 12 April 2023 secara daring. Dalam acara webinar, ICJR mengundang dua orang penanggap yakni pembuat kebijakan dan akademisi, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A. (Tim Perumus RKUHP) […]
Read More
