Reformasi Narkotika
JAKARTA – Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN) meminta ketentuan hukum acara dalam Rancangan Undang-Undang Narkotika memberikan ruang bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) lebih fokus pada membongkar peredaran gelap narkoba. “Usulan rekomendasi, jadi dia (BNN) hanya dalam konteks untuk membongkar jaringan peredaran gelap narkotika,” kata peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, dalam dikusi […]
Read More
Solopos.com, SOLO — Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN) mengusulkan sekaligus mengenalkan skema intervensi kesehatan terhadap pengguna narkotika sebagai bentuk dekriminalisasi pengguna narkotika di Indonesia. Konsep itu dikenalkan pada diskusi publik paparan rancangan undang-undang (RUU) narkotika rekomendasi JRKN pada Selasa (22/2/2022). Diskusi publik itu dihadiri Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dekan Fakultas Hukum Unika […]
Read More
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharief Hiariej menegaskan bahwa RUU Narkotika adalah suatu keniscayaan. “Perubahan terhadap UU Narkotika ini adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan dalam rangka mengurangi over kapasitas,” kata Edward dalam webinar yang digelar oleh ICJR bertajuk Paparan Rancangan RUU Narkotika Rekomendasi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN), […]
Read More
Merdeka.com – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyetujui usulan penyatuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Dalam rapat kerja pada 2 Februari dengan Komisi III DPR, mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM, ada usulan yang baik sekali dari Fraksi […]
Read More
Pemerintah Indonesia mendeklarasikan perang terhadap narkotika. Pernyataan ini menegaskan adanya upaya untuk menekan peredaran komoditas tersebut. Sebagai implikasinya, melalui berbagai lembaga hukum, pemerintah gencar menghukum terpidana narkotika. Sayangnya, pilihan ini tidak selalu tepat sasaran. Terdapat banyak sekali salah tangkap pada kasus narkotika dan obat-obatan (narkoba). Pada kesalahan tersebut, mayoritas korbannya adalah kelompok masyarakat marjinal, seperti […]
Read More
Kecuali konsumsi dan kepemilikan melebihi batas maksimal bisa diproses hukum. Ada intervensi kesehatan terhadap pengguna narkotika melalui kelembagaan Panel Assesment di bawah Kementerian Kesehatan. Meskipun masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022, pembahasan Revisi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih jalan di tempat. Tapi rencananya, pembahasan bakal digelar DPR bersama pemerintah sekitar […]
Read More
JAKARTA – Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Raynov Tumorang Pamintori mengusulkan penggantian terminologi subjek, dari “pecandu”, “penyalahguna”, dan “korban penyalahgunaan” menjadi istilah “pengguna narkotika”, dalam revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri,” kata Raynov dalam webinar “Paparan Publik RUU Narkotika versi […]
Read More
Pada tanggal 22 Februari 2022 lalu, Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika mengadakan diskusi publik mengenai Paparan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika Rekomendasi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN). Dalam kesempatan yang sama, Dr (Iur) Asmin Fransiska selaku penanggap menjelaskan begitu lugas mengenai dekriminalisasi pengguna pribadi narkotika sangat penting untuk dilakukan, mengingat rata-rata pengguna pribadi narkotika berada di rentang […]
Read More
Pada tanggal 22 Februari 2022 lalu, Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika mengadakan diskusi publik mengenai Paparan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika Rekomendasi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN). Dalam kesempatan yang sama, Dr (Iur) Asmin Fransiska selaku penanggap menjelaskan 4 poin penting mengenai konsentrasi dekriminalisasi untuk RUU Narkotika. Menurutnya, langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengubah […]
Read More
Pada tanggal 22 Februari 2022 lalu, Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika mengadakan diskusi publik mengenai Paparan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika Rekomendasi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN). Tahun 2021, JRKN telah menyusun riset Tata Kelola Narkotika di Indonesia yang turut menjadi landasan pemikiran dalam penyusunan Naskah Akademis dan RUU Narkotika versi JRKN. Visi dari penyusunan RUU dan […]
Read More
