Publikasi

27 September

Mendorong Kebijakan Non-Pemidanaan bagi Penggunaan Narkotika: Perbaikan Tata Kelola Narkotika Indonesia

ICJR memberikan apresiasi kepada Pemerintah dan DPR yang memasukan RUU tentang revisi UU Narkotika ke dalam prolegnas prioritas. ICJR terus mengingatkan bahwa semangat revisi UU Narkotika harus dengan pendekatan kesehatan masyarakat dengan jaminan dekriminalisasi pengguna dan pecandu narkotika. Sudah saatnya untuk mengubah strategi dalam menangani masalah narkotika. Masalah akses narkotika adalah masalah kesehatan, kebijakan narkotika […]

Read More
27 September

Uji Materil UU Narkotika Terhadap UUD 1945 terkait Larangan Narkotika Golongan I untuk Pelayanan Kesehatan di Mahkamah Konstitusi

Ketentuan UU Narkotika yang melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk pelayanan Kesehatan digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh 3 orang ibu dari anak dengan Cerebral Palsy. Narkotika Golongan I yang salah satunya meliputi ganja telah terbukti dalam berbagai penelitian internasional mengandung manfaat kesehatan dan juga telah digunakan secara legal untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan di banyak […]

Read More
27 September

War on Drugs: Kebijakan Bias yang Tidak Relevan

Oleh: Nixon Randy Sinaga Jauh sebelum kebijakan war on drugs mencapai usianya yang ke 50 pada Juni 2021 lalu, banyak laporan yang menyebut dampak struktural yang timbul, mulai pemenjaraan masal hingga brutalisme kepolisian dalam menangani tindak pidana narkotika.[1] Namun sayangnya kebijakan perang narkotika masih menjadi jurus jitu negara dalam penegakan hukum kasus narkotika di Indonesia. […]

Read More
27 September

Meneroka Politik Moralitas dalam Kebijakan Narkotika

Oleh: Miko Ginting, Pengajar Hukum Pidana di STH Indonesia Jentera Fenomena kepadatan penghuni di institusi pemasyarakatan adalah buah dari kegagalan kebijakan narkotika. Sebuah pernyataan yang sebenarnya ganjil, karena sekalipun diakui sebagai sebuah “kebenaran”[1], tetapi ia bersifat kekal dan berulang. Maka, keanehan ini menuntun kita pada satu pertanyaan: mengapa jalan keluar tak kunjung teretas? Tentu, jalan […]

Read More
13 September

Napak Tilas Tingginya HIV di Kalangan Konsumen Narkoba dan Penuh Sesaknya Penjara Kita: Dampak Pendekatan Pidana Kebijakan Narkoba di Indonesia

Oleh: Patri Handoyo, Rumah Cemara Kebakaran di lapas, rutan, atau sebagai awam saya sebut “penjara” Rabu dini hari 8 September 2021 lalu, bukan yang pertama kali terjadi di negeri ini. Sederet peristiwa serupa setidaknya terjadi dalam lima tahun terakhir[1]. Tapi kali ini, kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang saya anggap luar biasa konyol sehingga harus […]

Read More
10 September

Peluang Diversi pada Pengguna Narkotika pada untuk Mengurangi Angka Overcrowding di Indonesia

oleh: Dio Ashar Wicaksana Indonesia Judicial Research Society Situasi Lembaga Permasyarakatan (Lapas) kembali menuai perdebatan akan situasi kapasitas Lapas semenjak terjadinya kebakaran di Lapas Kelas I Tanggerang pada 8 September 2021 lalu. Kejadian tersebut bukanlah suatu kejadian baru di Indonesia, dimana berdasarkan catatan dari ICJR, IJRS dan LeIP (2021) setidaknya terdapat 13 (tiga belas) Lapas […]

Read More
27 July

Respons Peradilan Pidana dalam Masa Pandemi: Pengurangan Populasi di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan

Sejak 11 Maret 2020, Covid-19 ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi yang melanda seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Dari sini diserukan berbagai penyesuaian kegiatan untuk mengurangi penyebaran infeksi covid-19. Cara yang paling ampuh adalah dengan melakukan physical distancing. Respon atau penyesuaian juga diberikan sistem peradilan pidana, khususnya pada aspek populasi tahanan dalam Rumah dan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam […]

Read More
27 July

COVID-19 and Fair Trial Principles in Australia Criminal Proceedings

Penelitian ini mengenai dampak Covid-19 di dalam penegakkan prinsip proses peradilan yang adil (fair trial) di Australia. Dibagi menjadi empat bagian secara komprehensif membahas bagaimana negara Australia beradaptasi terhadap tantangan dan hambatan yang ada hingga ke pendekatan berbasis teknologi demi menjaga jarak aman antar para anggota persidangan. Penelitian ini dimulai dari gambaran umum persidangan di […]

Read More
27 July

Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19

ICJR telah meluncurkan Laporan Penilaian Peradilan yang Adil (Fair Trial) Saat Pandemi Covid-19 pada 15 April 2021 di dalam sebuah Webinar Diskusi Publik. Acara ini menghadirkan Miko Ginting sebagai pemapar dan beberapa narasumber penanggap mulai dari perwakilan Pemerintah (Irfan – Bappenas) dan DPR (Arsul Sani – Wakil Ketua MPR, Anggota DPR RI Komisi III) serta praktisi […]

Read More