Reformasi Narkotika
Apa Kata Para Penanggap Mengenai ‘The Most Serious Crime’ dalam Pidana Mati? Dr. DANIEL PASCOE (Associate Professor of Law, City University of Hongkong) menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai the most serious crime pidana mati, bahwa menurut Komite Hak Asasi Manusia PBB dalam penjelasan “the most serious crime” pidana mati dalam Pasal 6 Ayat 2 […]
Read More
Dalam fakta persidangan kasus narkotika yang melibatkan nama Kapolda Jawa Timur, Irjen Teddy Minahasa, salah satu poin yang muncul adalah penggunaan teknik undercover buying atau pembelian terselubung. Namun, apakah penjelasan dari penggunaan teknik tersebut, yang dilakukan oleh TM, sudah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Berikut catatan kritis yang disampaikan Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika […]
Read More
Perang terhadap narkotika dan kebijakan narkotika puntif di Indonesia telah usang, justru hanya menumbuhsuburkan aparat koruptif. Cita-cita utopis dunia tanpa narkotika tak akan pernah tercapai. Reformasi kebijakan narkotika harus dilakukan dengan dekriminalisasi dan mengatur pasar teregulasi narkotika. Beberapa waktu belakangan ini masyarakat di Indonesia kembali dihebohkan dengan kasus dugaan perdagangan ilegal narkotika yang melibatkan perwira […]
Read More
Terkuaknya kasus Kapolda Jawa Timur, Irjen Teddy Minahasa (TM), seolah menjadi kotak pandora praktik busuk penanganan kasus narkotika yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH), khususnya pada saat ditangani oleh kepolisian. Sebelum kasus ini bergulir, tersangka kasus narkotika Freddy Budiman, bahkan pernah mengungkapkan bahwa terdapat keterlibatan oknum Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, dan […]
Read More
After the passing of the Law on Sexual Violence Offences (UU TPKS/ TPKS Law) the Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) and the Women and Harm Reduction International Network (WHRIN) conducted research on gender-based violence experienced and the extent to which services fulfill the rights of women who use drugs. TPKS law as a comprehensive […]
Read More
Terdapat banyak catatan dalam pelaksanaan teknik investigasi menjaring kasus narkotika, salah satunya adalah terjadinya pelanggaran HAM seperti upaya paksa dalam proses penangkapan dan penahanan. Maka dari itu, harus ada pembaruan dalam RKUHAP untuk mengatur prosedur teknik investigasi khusus. Mari lihat cuplikan webinar untuk mengetahui lebih lengkapnya! Klik untuk menonton lengkap webinar di sini
Read More
Contoh teknik investigasi seperti pengambilan sampel tubuh dan control delivery dan undercover buying merupakan teknik investigasi yang sering digunakan oleh polisi dalam menjaring kasus narkotika. Pengambilan sampel tubuh ini merupakan domain absolut penegak hukum dalam melakukan pengambilan sampel sehingga semua kewenangan dikembalikan pada penegak hukum sendiri. Dalam KUHAP sendiri juga tidak mempunyai prosedur khusus dalam […]
Read More
Dalam peradilan pidana salah satu hal yang bisa dilakukan aparat penegak hukum adalah melakukan investigasi atau penyidikan dengan teknik tertentu. Beberapa teknik investigasi dikenal khusus dalam UU Narkotika, yaitu pengambilan sampel tubuh, pembelian terselubung dan penyerahan dalam pengawasan. Namun, dalam pengaturan dan implementasi teknis investigasi tersebut ditemukan berbagai permasalahan, apa saja permasalahannya? dan apa yang […]
Read More
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) melalui Direktorat Hukum Deputi Hukum dan Kerja Sama menghadiri Rapat Konsinyering Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, pada Senin (6/2). Rapat yang dilakukan secara hybrid ini dihadiri oleh […]
Read More
The death penalty remains to be a historical liability and a hindrance to legal reform in Indonesia even though there has been a political will from the government to moderate Indonesian criminal law through the ratification of the new Criminal Code on December 6, 2022. Despite this, criticism of the existing regulations must still be […]
Read More
