Alert
Kebijakan narkotika di Indonesia yang masih menggunakan pendekatan punitif berdampak negatif terhadap pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya kepada para pengguna narkotika. Akibat pendekatan ini, pengguna narkotika mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, baik dalam proses hukum maupun ketika berada di dalam penjara. Tak hanya itu, pendekatan yang dinilai gagal ini juga membuat penjara kita […]
Read MoreNegara-negara anggota dari United Nations Commission on Narcotic Drugs (CND) melakukan sidang pada Maret 2024, untuk meninjau dan menganalisis situasi narkotika secara global dan mengambil tindakan melalui resolusi yang menentukan masa depan kebijakan narkotika. Pada tahun 2024 ini dihasilkan resolusi yang bersejarah, dengan mengakui Harm Reduction atau Pengurangan dampak buruk sebagai bagian dari respon efektif […]
Read MoreBaru-baru ini, kasus kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan terjadi. Pada 7 Desember 2023, Anggota Polisi Briptu Sanjaya terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap korban yang merupakan tahanan narkotika perempuan di Rutan Polda Sulawesi Selatan. Dalam proses sidang etik yang digelar, terungkap bahwa pelaku telah berulang kali melakukan kekerasan seksual kepada korban. Namun atas perbuatannya, pelaku hanya […]
Read MoreDalam debat Capres perdana 12 Desember 2023, muncul pertanyaan dan pembahasan mengenai pemberantasan korupsi dan independensi aparat penegak hukum dan kekuasaan kehakiman. Pada bahasan ini, sayang ketiga Capres tidak membahas tentang masalah implementasi kebijakan narkotika bermasalah, yang mana ini adalah sumber masalah korupsi di sektor peradilan dan masalah independensi peradilan. Masalah overkriminalisasi di Indonesia adalah […]
Read MoreTerobosan tersebut adalah dekriminalisasi penggunaan narkotika, mengatasi overcrowding, merangkul pengguna narkotika, jangka panjang, menghadirkan pendidikan jujur tentang narkotika dan mencegah penggunaan narkotika secara berbahaya. Senin, 11 September 2023, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) terkait dengan pemberantasan dan penanganan kasus narkotika. Rapat ini membahas maraknya kasus narkotika di Indonesia, dimana berdasarkan laporan BNN mencatat […]
Read MoreWar on Drugs merupakan slogan kampanye yang digalakan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1971 oleh Richard Nixon. Motif Nixon menerapkan War on Drugs sebenarnya untuk melawan anggota sayap kiri serta orang berkulit hitam, pandangan tersebut yang dianggap akan mempermudah mengkriminalisasi narkotika dan mengaitkan dengan kelompok atau kelas sosial tertentu. Atas kampanye ini, pengguna […]
Read MoreICJR menerbitkan laporan tahunan situasi kebijakan pidana mati di Indonesia sejak 2016. Dalam rangka mempublikasikan dan mendiskusikan temuan-temuan dalam laporan periode 2022, ICJR menyelenggarakan webinar peluncuran pada Rabu, 12 April 2023 secara daring. Dalam acara webinar, ICJR mengundang dua orang penanggap yakni pembuat kebijakan dan akademisi, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A. (Tim Perumus RKUHP) […]
Read MoreApa Kata Para Penanggap Mengenai ‘The Most Serious Crime’ dalam Pidana Mati? Dr. DANIEL PASCOE (Associate Professor of Law, City University of Hongkong) menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai the most serious crime pidana mati, bahwa menurut Komite Hak Asasi Manusia PBB dalam penjelasan “the most serious crime” pidana mati dalam Pasal 6 Ayat 2 […]
Read MoreDalam fakta persidangan kasus narkotika yang melibatkan nama Kapolda Jawa Timur, Irjen Teddy Minahasa, salah satu poin yang muncul adalah penggunaan teknik undercover buying atau pembelian terselubung. Namun, apakah penjelasan dari penggunaan teknik tersebut, yang dilakukan oleh TM, sudah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Berikut catatan kritis yang disampaikan Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika […]
Read MorePerang terhadap narkotika dan kebijakan narkotika puntif di Indonesia telah usang, justru hanya menumbuhsuburkan aparat koruptif. Cita-cita utopis dunia tanpa narkotika tak akan pernah tercapai. Reformasi kebijakan narkotika harus dilakukan dengan dekriminalisasi dan mengatur pasar teregulasi narkotika. Beberapa waktu belakangan ini masyarakat di Indonesia kembali dihebohkan dengan kasus dugaan perdagangan ilegal narkotika yang melibatkan perwira […]
Read More