Alert

27 September

War on Drugs: Kebijakan Bias yang Tidak Relevan

Oleh: Nixon Randy Sinaga Jauh sebelum kebijakan war on drugs mencapai usianya yang ke 50 pada Juni 2021 lalu, banyak laporan yang menyebut dampak struktural yang timbul, mulai pemenjaraan masal hingga brutalisme kepolisian dalam menangani tindak pidana narkotika.[1] Namun sayangnya kebijakan perang narkotika masih menjadi jurus jitu negara dalam penegakan hukum kasus narkotika di Indonesia. […]

Read More
27 September

Meneroka Politik Moralitas dalam Kebijakan Narkotika

Oleh: Miko Ginting, Pengajar Hukum Pidana di STH Indonesia Jentera Fenomena kepadatan penghuni di institusi pemasyarakatan adalah buah dari kegagalan kebijakan narkotika. Sebuah pernyataan yang sebenarnya ganjil, karena sekalipun diakui sebagai sebuah “kebenaran”[1], tetapi ia bersifat kekal dan berulang. Maka, keanehan ini menuntun kita pada satu pertanyaan: mengapa jalan keluar tak kunjung teretas? Tentu, jalan […]

Read More
13 September

Napak Tilas Tingginya HIV di Kalangan Konsumen Narkoba dan Penuh Sesaknya Penjara Kita: Dampak Pendekatan Pidana Kebijakan Narkoba di Indonesia

Oleh: Patri Handoyo, Rumah Cemara Kebakaran di lapas, rutan, atau sebagai awam saya sebut “penjara” Rabu dini hari 8 September 2021 lalu, bukan yang pertama kali terjadi di negeri ini. Sederet peristiwa serupa setidaknya terjadi dalam lima tahun terakhir[1]. Tapi kali ini, kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang saya anggap luar biasa konyol sehingga harus […]

Read More
10 September

Peluang Diversi pada Pengguna Narkotika pada untuk Mengurangi Angka Overcrowding di Indonesia

oleh: Dio Ashar Wicaksana Indonesia Judicial Research Society Situasi Lembaga Permasyarakatan (Lapas) kembali menuai perdebatan akan situasi kapasitas Lapas semenjak terjadinya kebakaran di Lapas Kelas I Tanggerang pada 8 September 2021 lalu. Kejadian tersebut bukanlah suatu kejadian baru di Indonesia, dimana berdasarkan catatan dari ICJR, IJRS dan LeIP (2021) setidaknya terdapat 13 (tiga belas) Lapas […]

Read More
27 July

Darurat Kondisi Pandemi: ICJR, IJRS dan LeIP serukan 5 Langkah Darurat yang Perlu Dilakukan Presiden terkait Kondisi Rutan dan Lapas

Darurat Kondisi Pandemi: ICJR, IJRS dan LeIP serukan 5 Langkah Darurat yang Perlu Dilakukan Presiden terkait Kondisi Rutan dan Lapas Presiden Joko Widodo mengumumkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berlaku mulai 3-20 Juli 2021, namun bentuk aturan resmi pemberlakukan PPKM ini masih belum tersedia. Dalam pemberlakuan PPKM yang diumumkan tersebut, terdapat sejumlah kegiatan […]

Read More
27 July

ICJR, IJRS, dan LeIP dukung Perpanjang Kebijakan Pemberian Hak Asimilasi di Rumah, Namun Tidak Cukup Untuk Atasi Darurat Pandemi di Rutan dan Lapas

ICJR, IJRS dan LeIP dukung Perpanjang Kebijakan Pemberian Hak Asimilasi di Rumah, Namun Tidak Cukup Untuk Atasi Darurat Pandemi di Rutan dan Lapas Berdasarkan siaran pers yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Kamis, 1 Juli 2021, disebutkan bahwa Pemerintah melalui Kemenkumham memperpanjang kebijakan pemberian hak Asimilasi […]

Read More
27 July

Hari Kejaksaan: Jaksa sebagai Pengendali Perkara Harus Mampu Atasi Masalah Pandemi COVID-19 di Peradilan Pidana

Pada momen perayaan Hari Kejaksaan yang ke-61, ICJR mendorong jaksa untuk memaksimalkan penggunaan alternatif penahanan dan pemidanaan non pemenjaraan pada penuntutannya khususnya dalam mengatasi masalah penyebaran Covid-19 di lingkungan Rutan dan Lapas. Jaksa sebagai pengendali perkara (dominus litis) dalam kasus pidana mempunyai kewenangan untuk menuntut jenis hukuman yang tidak selalu harus dalam bentuk pemenjaraan, juga […]

Read More