Multimedia
Dalam sejarahnya, Indonesia menerapkan kebijakan yang secara diametral berbeda. Kebijakan pengendalian narkotika pernah diterapkan pada masa Hindia Belanda. Saat itu, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan pengendalian ketat untuk narkotika yang dapat dikonsumsi masyarakat. Paska Indonesia menyatakan kemerdekaan, pemerintah Indonesia bersikap mendua. Untuk membiayai delegasi Indonesia ke luar negeri, membiayai delegasi Indonesia di Jakarta, dan memberi gaji […]
Read More
Pada 14 September 2021, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang permohonan uji materil dengan agenda pemeriksaan ahli dari Pemohon. Pada persidangan ini, Pemohon mengajukan 1 orang ahli, yakni Stephen Rolles atau biasa disebut Steve. Steve merupakan analis kebijakan senior untuk Transform Drug Policy Foundation, sebuah badan amal berbasis di Inggris yang bergiat dalam analisis dan advokasi […]
Read More
Pada 30 Agustus 2021, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang permohonan uji materil dengan agenda pemeriksaan ahli dari Pemohon. Pada persidangan ini, Pemohon mengajukan tiga orang ahli, yakni: Dr. iur. Asmin Fransiska, merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya yang memiliki keahlian dalam bidang kebijakan hukum narkotika dan hak asasi manusia. Prof. David Nutt, […]
Read More
Pada 10 Agustus 2021 agenda sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) dilanjutkan dengan mendengar keterangan dari perwakilan DPR dan Presiden terhadap permohonan uji materil tentang pelarangan narkotika Golongan 1 untuk pelayanan kesehatan. Dalam persidangan ini, DPR diwakili oleh Anggota Komisi III Taufik Basari sedangkan Pemerintah yang mewakili Presiden antara lain terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum dan […]
Read More
Pada 21 April 2021 pukul 10.00 WIB, Mahkamah Konstitusi RI kembali menggelar persidangan untuk perkara permohonan uji materil pasal pelarangan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan. Bersamaan dengan hari Kartini, permohonan ini diajukan oleh tiga orang Ibu dari anak-anak yang menderita Cerebral Palsy yang menginginkan adanya pengobatan menggunakan narkotika golongan I (senyawa ganja) sebagaimana sudah banyak […]
Read More
Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar lapas di Indonesia kelebihan penghuni alias overcrowding. Berdasarkan sejumlah penelitian, salah satu penyebab overcrowding lapas adalah Undang-Undang Narkotika. Hal ini pun diakui oleh Menteri Hukum dan HAM ketika menyikapi peristiwa kebakaran Lapas Kelas I Tangerang yang terjadi pada 8 September 2021 lalu. Nah, sebenarnya apa sih hubungan antara […]
Read More
Hal-hal berikut ini yang harus kamu ketahui. Ada batasan-batasan kewenangan aparat agar tidak melakukan upaya paksa dengan sewenang-wenang. Diantaranya: Jika aparat meminta Tes Urin, Tes Darah, Tes Rambut, Tes DNA, apakah kita bisa menolaknya? Jika kamu menguasai atau memiliki narkotika apakah otomatis ditahan? Jika Tes Urin kamu positif, namun tidak ada bukti menguasai narkotika, hal-hal […]
Read More
Dalam upaya memperjuangkan Narkotika Gol. I sebagai alternatif pengobatan bagi anak-anak yang menderita lumpuh otak (cerebral palsy), Para pemohon yang terdiri dari Ibu Nafiah salah satu ibunda dengan anak yang didiagnosa cerebral palsy mengajukan Permohonan Uji Materil UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara nomor : 106/PUU-XVIII/2020 demi […]
Read MorePendekatan kriminalisasi bagi pengguna narkotika dirasa kurang efektif dalam memberantas peredaran gelap narkotika di dunia. Dengan menjauhkan pengguna dari akses layanan kesehatan dan mempertahankan stigma, justru meningkatkan penyalahgunaan narkotika di dunia. Sudah saatnya menjamin perlindungan dan kesehatan bagi pengguna dan gunakan kebijakan alternatif pemenjaraan dalam mengatasi overcrowding Lapas/Rutan di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silakan menyimak […]
Read More
