Alert

11 January

Reformasi Kebijakan Narkotika

  oleh: Pascal David Wungkana Dekriminalisasi Narkotika Dekriminalisasi narkotika merupakan jalan keluar yang harus ditempuh dalam reformasi kebijakan narkotika. Jumlah kasus narkotika di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Kapolri mengungkapkan bahwa terdapat 19.229 kasus narkotika dengan 24.878 tersangka sepanjang tahun 2021.[1] Jika dibandingkan dengan tahun 2019, kasus narkotika mengalami peningkatan 3,24%.[2] Banyaknya kasus turut menyumbang […]

Read More
11 January

Distorsi Pemidanaan pada Pemanfaatan Ganja untuk Kepentingan Medis

  Oleh: Litya Surisdani Anggraeniko Polemik penggunaan ganja untuk kepentingan medis kian meruncing, penegakannya kini dihadapkan fakta terkait dengan pidana bagi individu yang mendayagunakan ganja. Padahal diantara mereka menggunakan ganja untuk kepentingan diri sendiri dan/atau orang lain atas dasar kebutuhan kesehatan bukan untuk kepentingan rekrasional semata. Masalahnya, hukum pidana yang berlaku di Indonesia tidak memiliki […]

Read More
11 January

Menunggu Undian Masuk Penjara

  Oleh: Ratna Triwulandari Desember 2020 publik digetarkan hatinya akibat meninggalnya Musa Ibn Pedersen, putra ibu Dwi salah satu penggugat Uji Materil Pelarangan Penggunaan Narkotika Golongan I untuk Kepentingan Kesehatan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Musa mengidap cerebral palsy atau lumpuh otak, yakni kelainan pada saraf dan otot yang mengganggu kemampuan motorik pengidapnya1. Pada 2016, […]

Read More
11 January

Penelitian: Aspek Penting dalam Menangani Perkara Narkotika, Versi modul untuk workshop praktisi hukum

  Ketentuan pidana dalam UU Narkotika telah menjadi perdebatan dalam tataran teori dan praktik. Putusan Mahkamah Agung No. 24 K/Pid.Sus/2014 dan No. 443 K/Pid.Sus/2015 menyatakan Pasal penguasaan (Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122) dalam UU Narkotika hanya untuk menjerat perbuatan dengan tujuan peredaran gelap. Dalam putusan lainnya, MA berbeda pandangan dengan rumusan UU […]

Read More
12 October

Sidang Lanjutan Permohonan Uji Materil Pelarangan Narkotika Medis untuk Pelayanan Kesehatan: Para Ahli Pemohon Menjelaskan Rujukan Impementasi Pengaturan Pemanfaatan Narkotika Golongan I untuk Kepentingan Medis di Negara-Negara Asia

Pada persidangan hari ini 12 Oktober 2021, Pemohon mengajukan dua orang ahli untuk menjelaskan praktik pengaturan ganja medis untuk konteks Kawasan Asia khususnya Korea Selatan dan Thailand. Ahli dari Korea Selatan yakni Rev. Sung Seok Kang yang merupakan perwakilan Korean Cannabis Organization terlibat dalam proses perubahan kebijakan narkotika khususnya ganja medis di Korea Selatan. Sedangkan […]

Read More
28 September

Sidang Lanjutan IV Permohonan Uji Materil Pelarangan Narkotika Medis untuk Pelayanan Kesehatan, Keterangan Ahli: Narkotika Gol. I harus Ditempatkan pada Persoalan Kesehatan Alih-alih Pidana

Pada 14 September 2021, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang permohonan uji materil dengan agenda pemeriksaan ahli dari Pemohon. Pada persidangan ini, Pemohon mengajukan 1 orang ahli, yakni Stephen Rolles atau biasa disebut Steve. Steve merupakan analis kebijakan senior untuk Transform Drug Policy Foundation, sebuah badan amal berbasis di Inggris yang bergiat dalam analisis dan advokasi […]

Read More
28 September

Sidang Lanjutan III Permohonan Uji Materil Pelarangan Narkotika Medis untuk Pelayanan Kesehatan: Ahli Kompak Menegaskan Pentingnya Mekanisme Kontrol terhadap Narkotika oleh Negara dalam rangka Menjamin Ketersediaan Narkotika untuk Pengobatan yang Berbasiskan Penelitian Ilmiah

Pada 30 Agustus 2021, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang permohonan uji materil dengan agenda pemeriksaan ahli dari Pemohon. Pada persidangan ini, Pemohon mengajukan tiga orang ahli, yakni: Dr. iur. Asmin Fransiska, merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya  yang memiliki keahlian dalam bidang kebijakan hukum narkotika dan hak asasi manusia. Prof. David Nutt, […]

Read More
28 September

Sidang Lanjutan II Permohonan Uji Materil Pelarangan Narkotika Medis untuk Pelayanan Kesehatan: DPR Minta Pemerintah Tindak Lanjuti dengan Penelitian Ilmiah, Pemerintah Bersikeras Tolak Permohonan

Pada 10 Agustus 2021 agenda sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) dilanjutkan dengan mendengar keterangan dari perwakilan DPR dan Presiden terhadap permohonan uji materil tentang pelarangan narkotika Golongan 1 untuk pelayanan kesehatan. Dalam persidangan ini, DPR diwakili oleh Anggota Komisi III Taufik Basari sedangkan Pemerintah yang mewakili Presiden antara lain terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum dan […]

Read More
28 September

Dalam Semangat Hari Kartini, Tiga Ibu Lanjutkan Perjuangan Uji Materil Larangan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan di Mahkamah Konstitusi

Pada 21 April 2021 pukul 10.00 WIB, Mahkamah Konstitusi RI kembali menggelar persidangan untuk perkara permohonan uji materil pasal pelarangan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan. Bersamaan dengan hari Kartini, permohonan ini diajukan oleh tiga orang Ibu dari anak-anak yang menderita Cerebral Palsy yang menginginkan adanya pengobatan menggunakan narkotika golongan I (senyawa ganja) sebagaimana sudah banyak […]

Read More
27 September

Uji Materil UU Narkotika Terhadap UUD 1945 terkait Larangan Narkotika Golongan I untuk Pelayanan Kesehatan di Mahkamah Konstitusi

Ketentuan UU Narkotika yang melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk pelayanan Kesehatan digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh 3 orang ibu dari anak dengan Cerebral Palsy. Narkotika Golongan I yang salah satunya meliputi ganja telah terbukti dalam berbagai penelitian internasional mengandung manfaat kesehatan dan juga telah digunakan secara legal untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan di banyak […]

Read More